Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak baru setelah pihak kepolisian menetapkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. Penetapan ini langsung menarik perhatian publik, mengingat isu ijazah palsu telah beberapa kali mencuat dan selalu menimbulkan perdebatan di ruang digital. Berikut sembilan hal penting yang sejauh ini terungkap dari perkembangan kasus tersebut.

---

1. Polisi Resmi Tetapkan Roy Suryo dkk sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa Roy Suryo bersama beberapa individu lain ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap turut menyebarkan informasi yang dikategorikan sebagai kabar bohong terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi.

2. Tuduhan Ijazah Palsu Sudah Berkali-kali Dibantah

Sebelumnya, pemerintah, pihak universitas, hingga pengadilan telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah sah dan valid. Bahkan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim pemalsuan ijazah.

3. Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Digital

Penyidik menelusuri unggahan, pernyataan publik, serta rekam jejak digital para tersangka. Bukti-bukti tersebut kemudian dianalisis untuk menilai apakah ada unsur penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik.

4. Dugaan Pelanggaran UU ITE

Roy Suryo dkk dijerat pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

5. Polisi Melibatkan Ahli

Dalam penyelidikan, kepolisian menghadirkan ahli teknologi informasi, ahli bahasa, hingga pakar hukum pidana untuk memastikan interpretasi pasal yang diterapkan sesuai prosedur.

6. Roy Suryo Klaim Akan Hadirkan Bukti Balasan

Roy Suryo melalui kuasa hukumnya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan berencana menghadirkan data serta argumen yang menurutnya relevan. Pernyataan ini menandakan proses hukum masih berlanjut dan terbuka bagi pembelaan dari pihak tersangka.

7. Istana Enggan Ikut Campur

Pihak Istana menyampaikan bahwa kasus tersebut sepenuhnya berada di ranah penegak hukum. Pemerintah menilai proses hukum harus berjalan tanpa tekanan, mengingat isu ini rawan dipolitisasi.

8. Publik Terbelah, Diskusi di Media Sosial Menguat

Penetapan tersangka memicu diskusi luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung langkah polisi sebagai upaya memerangi hoaks politik, sementara sebagian lain meminta agar aparat tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus.

9. Kepolisian Imbau Masyarakat Tidak Berspekulasi

Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi liar terkait perkara ini. Proses hukum disebut masih berjalan dan perkembangan resmi akan diumumkan secara bertahap.